Silaturahmi Perdana, Pemko Bukittinggi Serahkan Insentif RT,RW dan LPM Kecamatan MKS

BUKITTINGGI - Setelah Kecamatan ABTB dan Guguk Panjang, selanjutnya Wako Erman Safar menyerahkan secara simbolis insentif kepada RT, RW dan LPM  se Kecamatan MKS, pada Senin(25/04) siang.

Dalam sambutannya Camat Mandiangin Koto Selayan (MKS) Mihandrik memaparkan, jumlah ketua RW sebanyak 36, jumlah RT se-kecamatan MKS 137 sehingga total keseluruhan  173, serta ditambah LPM 9 Kelurahan dikali 3 menjadi 27.

Baca juga: Komnas HAM Sumbar Terima 18 Laporan Dugaan Pelanggaran HAM Sepanjang Tahun 2022

Kami berharap agar kita semua dapat bersinergi dan pada Tahun 2022 ini adalah silaturahmi pertama bersama Bapak Walikota sehingga nanti ke depan apa yang menjadi arahan Bapak Walikota tentu kita akan menjadi Public Relation yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah kota Bukittinggi di level grassroot di level ujung tombak Pemda.

"Kepada Bapak Ketua  RW dan RT Kecamatan MKS,  ayo kita jalin kebersamaan karena kita adalah corong dari Pemerintah Kota Bukittinggi  dan juga sebagai pusat informasi program apapun serta keberhasilan yang telah kita laksanakan di Pemerintah Kota Bukittinggi, " ujar Camat Mihandrik.

Baca juga: Presiden Jokowi Takziah ke Rumah Duka Almarhum Arifin Panigoro

Sementara itu Walikota Bukittinggi, Erman Safar menyampaikan, RT, RW dan LPM tak lain adalah sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah, untuk itu perlu mendapatkan serta diberikan informasi, guna membantu menyampaikan, serta mengkampanyekan  informasi akurat kepada masyarakat luas, apa dan tentang apa saja program pemerintah , dan juga pada anggaran yang sedang berjalan jika tidak RT dan RW yang menginformasikan.

"Kegiatan pemerintahan, terutama sekali informasi yang disampaikan ke tengah masyarakat, ada yang memperoleh informasi dari orang-orang yang tidak diberikan informasi, sehingga program-program Pemerintahan aneh-aneh saja yang disampaikan maupun yang diterima oleh masyarakat, " imbuhnya.

Baca juga: Sudah Sepekan Solar Langka, Kepala Daerah di Sumbar Ajukan Tambahan Kuota

Dijelaskan Wako, akhirnya keadaan tidak kondusif sehingga masyarakat merasa terganggu aktivitas dan kesejahteraannya. 

"Oleh karena itu, merupakan tugas RT dan RW yakni meluruskan yang bengkok bengkok dan memberikan informasi yang jelas, " terang Wako.

Baca juga: Ombudsman RI Selamatkan Rp 26,8 M Potensi Kerugian Masyarakat Akibat Maladministrasi Sektor Perekonomian

Menurut Wako Erman, hari ini merupakan pertama kali berjumpa dengan RT dan RW di Tahun 2022 setelah hampir empat bulan program Pemerintahan kita sudah jalankan

"Program pemerintah apa saja yang sudah lakukan dan yang akan diberikan kepada masyarakat pada tahun 2022, yang pertama adalah mengenai iuran komite anak-anak sekolah seluruh anak-anak SMA negeri swasta STM SLB, " terang Wako.

Baca juga: Pusat Pemerintahan Pemprov Sumbar Diusulkan Pindah ke Payakumbuh, Ini Pertimbangannya

Kesemuanya itu sudah dibayarkan Pemko melalui APBD. Kalau masih ada sekolah yang mengutip, jangan mau bayar karena kalaupun dibayar itu bisa masuk ke penggelapan dana yang dikirimkan oleh APBD sekolah.

Lebih lanjut dikatakannya, kalau ada masyarakat yang membayarnya, pihak RT maupun RW bisa sampaikan aduan tersebut ke kelurahan, dengan informasi itu nantinya akan dapat disampaikannya langsung ke dinas pendidikan.

"Perlu saya sampaikan kenapa program ini sangat penting , karena masih ada juga sekolah yang memungut uang iuran sekolah, seperti SMA sederajat, sementara program-program yang kita lakukan adalah untuk meringankan secara langsung beban masyarakat, dengan  kata lain langsung dirasakan masyarakat, " ulas Wako.

Menurut Wako, Iuran komite ini akan mengurangi beban dan akan berdampak langsung kepada orang tua murid, sedangkan Program lain yakni program-program bagaimana pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid19, yaitu lewat tabungan Ustman.

"Program tabungan Utsman simpang siur informasinya, karena belum mensosialisasikan secara menyeluruh dan merata kepada seluruh RT dan RW yang menjadi perpanjangan tangan Pemerintah, " terang Erman.

Baca juga: Gubernur Sumbar Lantik Enam Pejabat Baru, Ini Rinciannya

Seperti diketahui, tabungan Utsman digunakan untuk membayar pinjaman, yang mana pinjaman ini tidak ada jaminannya, tidak ada biayanya, meminjam Rp10 juta tetap nantinya akan menerima Rp10 juta. 

Pada masa pandemi ini, masyarakat pedagang serta pelaku usaha di Bukittinggi berjumlah sekitar 13.806 pelaku usaha kecil dari 127.000 jumlah masyarakat yang ada di Bukittinggi.

Artinya, ada 13.806 pelaku usaha terdampak akibat pandemi covid19 di kota Bukittinggi. "Data kita, dari 13.806 ini rata-rata kena dampak pandemi, karena tidak boleh berkerumun, pasar dibatasi orang tidak boleh bergerak dan segala macam akhirnya terjadi kehilangan keuntungan masyarakat. Bahkan ada yang kehilangan modal selama ini PPKM, " sebut Erman.

Ia menambahkan, sedikit saja sentuhan tabungan Utsman ini akan mengembalikan lagi situasi ekonomi mereka, butuh modal diberikan modal langsung insya Allah kembali bangkit." imbuh Wako.(Linda).